Kasus Folklor, Siapa yang Dirugikan?

Kasus Folklor, Siapa yang Dirugikan?
– Motif Ukir Jepara Dipatenkan

Oleh Budi Cahyono

KASUS folklor yang melibatkan dua pengusaha asing, Peter Nicholas Zaal dan Christoper Horison (Horison & Gill), masih menyisakan permasalahan hingga kini.
Selain proses hukumnya mandek dan masih sumir, Christoper hilang bak ditelan bumi. Persoalan tersebut masih menarik untuk dicermati sampai sekarang.
Di samping melibatkan dua penanam modal asing (PMA), perseteruan mereka juga berimbas pada keberadaan kerajinan seni ukir dan mebel di Jepara. Banyak dari perajin yang takut jika mebel dan kerajinan ukir buatannya masuk dalam katalog yang diterbitkan Horison & Gill.
Perselisihan kedua pengusaha asal Belanda dan Inggris itu bermula saat Peter yang berkewarganegaraan Belanda telah bermukim di Indonesia selama 17 tahun diadili dan dihukum Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang putusannya telah dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. Dia telah didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 2 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Ironisnya, perbuatan pidana yang didakwakan adalah penjiplakan atas desain produk-produk ukiran milik pengusaha lain yang berkewarganegaraan Inggris dan termuat dalam suatu buku katalog.
“Saya jelas tidak melanggar apa yang dituduhkan Christoper dalam katalognya. Sebab, saya tidak menjiplak katalognya. Pada hemat saya, ini aneh,” ucap Peter saat dimintai konfirmasi perselisihannya dengan Christoper.
Menurut Prahasto Wahyu Pamungkas, ahli dalam Haki, ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta yang dilindungi adalah katalog yang berisikan tulisan dan kalimat yang tersusun dan terformulasikan sedemikian rupa sesuai dengan gaya penyampaian si penulis katalog.
”Desain industri sangat berbeda dari hak cipta yang secara otomatis lahir saat suatu ide terwujudkan. Dengan demikian, pada hakikatnya tidak memerlukan pendaftaran,” tegas Wahyu.
Lebih lanjut, dia menekankan, yang dimaksud adalah barang hasil pelanggaran hak cipta yang melindungi ciptaan, yaitu katalog.
Artinya, bila katalog tersebut dipalsukan maka perbuatan menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta tersebutlah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
Tak Mau Kecolongan

Terpisah, Bupati Jepara Hendro Martojo menanggapi serius masalah tersebut. Dia tidak mau kecolongan seperti kasus reog Ponorogo yang diklaim Malaysia.
Menurutnya, ini masalah serius terkait dengan kekayaan intelektual masyarakat Jepara. “Kami sudah menginventaris motif ukiran asli Jepara untuk didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM akhir 2007. Setelah diteliti lebih kurang dua tahun, akan kami daftarkan ke Swiss agar dapat pengakuan internasional,” paparnya, Senin (24/3).
Terlepas dari permasalahan dua PMA tersebut, yang jelas kasus folklor ini merugikan hasil karya seni asli masyarakat Jepara. Dan, langkah Hendro Martojo untuk mematenkan patut diapresiasi kalangan perajin.
Di Indonesia baru tiga daerah yang mendaftarkan hak patennya, yaitu Malang dengan apelnya, Kintamani dengan kopinya, dan Jepara dengan ukirnya.

note:

Pasal 72 ayat 2 Undang-undang No. 17 tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: