Persoalan Somosari Sebuah Dilema

SM/Budi Cahyono
RUSAK BERAT: Jalan Desa Somosari rusak parah. Pada saat musim hujan yang lalu, jalan itu menjadi becek dan tidak bisa dilewati kendaraan.

-Izin Habis, Penggalian Tetap Berlangsung

Oleh Budi Cahyono

TIDAK hanya sekali ini saja warga Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Jepara, menggelar aksi memprotes kebijakan pemerintah desa yang menurut sebagian besar warga, tidak berpihak kepada sekitar 5.000 jiwa. Walau aksi menutup akses jalan dilakukan pertama kalinya, namun Januari silam, warga Dukuh Tomboan desa setempat juga menggelar aksi dengan memblokir jalan.
Saat itu warga Dukuh Tomboan menutup salah satu jalan akses menuju pertambangan galian golongan C di Blok Kedoya. Warga keberatan sebab air yang ada di Bendungan Kedoya tercemar akibat adanya pertambangan tersebut.
Menurut Zahron, tokoh pemuda Desa Somosari, setidaknya ada tiga permasalahan mendasar yang sering muncul bergejolak di warga desa. Pertama masalah dampak lingkungan yang diakibatkan dari penambangan golongan galian C.
Kedua masalah pengairan karena bendungan sering rusak akibat dilewati dump truck yang melebihi tonase. Terakhir yang selalu hangat dibicarakan, rusaknya jalan.
“Jalan memang sudah diaspal, tetapi baru tiga bulan kembali rusak parah. Penyebabnya, tonase dump truck yang melintas di jalan desa ini sudah melebihi kekuatan jalan itu sendiri,” ungkap Zahron.
Dirinya bersama dengan puluhan warga memang menggelar aksi memblokir jalan akses masuk selama satu jam. Aksi itu bentuk protes kepada petinggi yang tidak kunjung membangun jalan desa yang sudah rusak cukup parah.
Sepekan sebelum aksi warga memblokir jalan, Komisi B DPRD Jepara melakukan sidak meninjau dan monitoring persoalan jalan rusak dan efek ekonomi warga Desa Somosari. Nurrohman, anggota Komisi B mengatakan, persoalan di Somosari yang sudah cukup lama ini merupakan dilema yang harus dihadapi semua pihak, tidak terkecuali pemkab sendiri.
Izin penambangan sebenarnya sudah habis sejak 2006, namun hingga kini aktivitas penggalian masih terus saja berlangsung. Nurrohman menilai Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi (LHPE) Kabupaten Jepara memang tidak mengeluarkan izin. Sebab menurut penelitian, aktivitas penambangan itu sudah masuk dalam taraf mengkhawatirkan dari segi kerusakan lingkungan.
“Ini dilematis. Jika ditutup, sebagian besar warga di Somosari menggantungkan hidup dari depo-depo, sisi lain LHPE tidak mengeluarkan izin karena penambangan itu sudah merusak lingkungan. Sungai-sungai sudah mulai tergerus. Jadi penambangan saat ini termasuk ilegal,” tegas Nurrohman, Selasa (3/6).
Bantu Perbaikan
Dalam sidak itu, Petinggi Nur Ali menyampaikan kepada DPRD untuk berupaya membantu perbaikan jalan melalui APBD. Namun disarankan oleh Komisi B, agar tidak menggantungkan kepada APBD, karena membutuhkan proses lebih lama dalam pencairan dana.
“Kami memberikan saran seperti itu. Solusinya, dana yang terkumpul kan tidak sedikit, jadi menggunakan dana retribusi untuk perbaikan jalan. Namun saran dari petinggi tetap kami pertimbangkan,” imbuhnya.
Menurut Nur Ali, petinggi Somosari, di desanya terdapat hampir ratusan hektare yang tergolong lahan kritis, perlu pembenahan agar struktur tanah tidak rusak dan mengakibatkan bencana alam. Belum ditambah lagi adanya proyek galian C yang sudah mengikis ratusan meter persegi tanah untuk dieksplorasi.
Ali menyayangkan ratusan hektare lahan kiritis tersebut menjadi mangkrak, bahkan pihaknya bersama masyarakat sudah mempunyai wacana untuk menghijaukan kembali wilayah Somosari.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: