Kasus Folklor Sisakan Misteri

SM/Budi Cahyono
MENGUKIR PATUNG: Seorang perajin di Sentra Ukir Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara mengerjakan ukiran patung naga. Disayangkan jika ada pihak asing yang mengklaim motif ukir Jepara.
Oleh Budi Cahyono

Can tell you I use several importers from Indonesia for the same furniture as Harrison and Gil. They wanted to know my suppliers to stop them supplying me. But, I know another of my suppliers Harrison told a long time ago they could copy everything from the first catalogue with his permission. I told my supplier this was rubbish. They were shocked.

KABAR miring ini dikirimkan via email dari seorang importir mebel dari Inggris, Juliette, ke email Suara Merdeka beberapa waktu lalu.
Secara singkat Juliette bercerita, jika dirinya harus minta izin ke Harrison & Gil untuk mendatangkan mebel dari Indonesia.
”Itu membuat saya kaget dan aneh. Sebab, segala sesuatu para penyuplai mebel harus meminta izin ke Harrison jika tidak akan mendapatkan teguran karena dinilai menjiplak miliknya (dalam katalog Harrison-Red),” ungkapnya.
Juliette mengaku mempunyai bukti autentik, Harrison melarang dirinya untuk membeli mebel dari Indonesia yang sama di desain katalog milik Harrison.
Kasus folklor hingga saat ini masih menyisakan teka-teki dan misteri. Sudah dua tahun persoalan Peter Nicholas Zaal dengan Cristhoper Harrison yang menyangkut dunia perwajahan mebel Jepara menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan.
Peter didakwa menjiplak desain yang diklaim milik Harrison dan dihukum satu tahun delapan bulan di PN Semarang dan di PT Semarang dinaikkan menjadi tiga tahun.
Saat ini, nasib Peter tergantung kepada Mahkamah Agung. Katalog yang diklaim milik PT Harrison & Gil Java berdasarkan UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta yang telah dikeluarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal pendaftaran 028070, 14 Juni 2004 dengan tanggal pengesahan 30 Agustus 2005 menegaskan, bahwa Harrison mendaftarkan dengan jenis ciptaan katalog dengan judul Harrison & Gil, Carving Out a Piece of History Volume III.
Kejelasan Hukum
Anggota DPRD Jepara Sudharsono menyoroti kasus ini yang sudah sekian lama tidak ada kejelasan proses hukum. Dia kecewa sekaligus sedih jika persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat Jepara khususnya ini tidak segera dituntaskan.
”Persoalannya, tergantung pada niat kita dalam menyelesaikan kasus ini. Tidak hanya tugas polisi untuk segera menangkap pelaku melalui interpolnya tetapi Pemkab Jepara dan masyarakat, Asmindo, lembaga yang memiliki komitmen terhadap persoalan mebel di Jepara ikut serta aktif,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, katalog yang sudah tersebar di seluruh dunia yang di dalamnya terdapat hasil karya Jepara yang diakui Cristopher Harrison sebagai miliknya itu harus segera dicabut atau dibekukan. Sebab, dampaknya pada monopoli perdagangan sehingga pintu investasi permebelan di Indonesia akan dikuasai oleh pelaku sedangkan pembeli lain harus minta izin pada PT Harrison & Gil kalau mau masuk ke Indonesia.
Menurutnya, jika Pemkab lamban, mebel Jepara semakin termonopoli Cristopher. “Semua lembaga yang terkait dan seluruh stakeholder harus mau memberikan dukungan kepada Pemkab agar ada tindakan yang lebih tegas. Program jangka pendek segera membekukan katalog, baru inventarisasi dan baru berkreasi atau berekspresi. Jadi, jangan terbalik,” tandasnya.
Kapolres Jepara AKBP Edy Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Suyono mengungkapkan, segala sesuatu yang melekat pada suatu daerah dalam hal ini motif ukir tanpa di HAKI kan sudah milik masyarakat Jepara.
”Silakan saja mengklaim melalui katalog tetapi yang mengikat hanya katalog saja. Untuk isi, jelas itu permasalahan lain lagi. Orang asing seperti Harrison tidak berhak untuk mengklaim motif ukir Jepara sebab itu mengikat bagi masyarakat Jepara. Lebih tua mana, Harrison atau motif ukir Jepara? Sebenarnya itu sudah bisa menjawab.”
Suyono menyambut baik langkah Pemkab yang telah mendaftarkan ke Dirjen HAKI pada akhir Desember lalu, setidaknya langkah ini menjadi kemajuan dalam perkembangan dunia permebelan di Jepara.
Walau Bupati Hendro Martojo sudah mendaftarkan motif ukir Jepara ke Dirjen HAKI, permasalahan ini tetap saja mengancam perajin Jepara, terlebih para perajin seakan fobia dengan kondisi demikian.
Seperti halnya Juliette yang sangat kaget ketika impor dari Indonesia harus meminta izin seorang Harrison yang jelas-jelas sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Jepara.
Ya, haruskah kekayaan intelektual warga Jepara diklaim orang asing? Menjadi pekerjaan rumah bersama pihak terkait untuk menuntaskan kasus ini.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: